Rabu, 16 Februari 2011

Ancaman Krisis Pangan

Krisisi pangan, disamping krisisi energi dan krisis ekonomi, sedang menjadi “hantu” yang mengetuk pintu berbagai negara di dunia, terutama negeri-negeri miskin dan berkembang. Pemberontakan yang dipicu kelaparan bukan hanya terjadi di negeri-negeri seperti Haiti dan Mozambik, tetapi kini menjalar ke Tunisia, Aljazair, dan Mesir.

Organisasi pangan dan pertanian PBB mengakui, harga sereal dari bulan maret 2007 hingga maret 2008 telah melonjak 88%, minyak dan lemak 106%, dan susu sebesar 48%. Indeks harga pangan FAO juga menunjukkan bahwa ada peningkatan harga pangan sebesar 57% dalam setahun. Sumber lain, yaitu dari Bank Dunia, mengatakan bahwa harga gandum dunia sudah meningkat 181%, sementara keseluruhan bahan pangan dunia meningkat 83%.

Mengenai penyebab krisis pangan ini, ekonom progressif India, Jayati Ghosh, menguraikan lima penyebab yang cukup tepat: pertama, kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada kenaikan biaya produksi pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung. kedua, kebijakan rejim di AS, eropa, dan Brazil untuk mempromosikan penggunaan bio-fuel sebagai pengganti energi fosil. Ketiga, kebijakan mengabaikan pembangunan pertanian dan penghancuran sektor pertanian dunia ketiga melalui kebijakan neoliberal. keempat, perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen di sejumlah negara. Kelima, adanya praktek spekulasi harga pangan dan komoditas lainnya untuk memaksimalkan keuntungan segelintir raksasa agrobisnis dunia.

Indonesia tidak luput dari ancaman krisis pangan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, harga-harga pangan sudah naik berkali-kali lipat, khususnya harga beras, cabe, dan gula. Jika dulu harga cabe bisa seribu perkilo, maka sekarang ini harganya sudah ratusan ribu, bahkan melebihi harga daging. Rakyat pun dibuat menjerit karenanya, terutama ibu-ibu rumah tangga dan pengelola warung kecil.

Karena persoalan pangan adalah soal perut, dan soal perut adalah persoalan yang tidak bisa ditunda, maka pemerintah pun dibuat kegemparan. Hanya saja, solusi yang diputuskan pemerintah, yakni impor pangan, justru bertentangan dengan kehendak rakyat dan sangat merugikan pembangunan pertanian di dalam negeri.

Tentu saja kebijakan impor pangan ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membawa malapetaka lebih jauh. Lihatlah Mesir, negeri yang dulunya merupakan pengekspor gandum di dunia, karena mengikuti anjuran Amerika untuk membuka negerinya bagi impor, maka produksi gandumnya merosot dan sekarang menjadi negeri pengimpor gandum. Akibatnya, ketika harga gandum dunia melonjak sangat tajam, rakyat Mesir pun marah dan melakukan pemberontakan.

Apa yang perlu diperhatikan adalah praktek nyata penghancuran produksi pangan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Produksi pangan terus-menerus menurun, sementara pemerintah semakin “gandrung” untuk mengimpor. Penghancuran produksi pangan ini tidak bisa dilepaskan dari pemberlakuan kebijakan neoliberal, sejenis sistem penjajahan baru yang melakukan: penghapusan subsidi pertanian, menghapus proteksi bagi produk pertanian, mengubah kaum tani menjadi pekerja informal, dan mengubah jutaan hektar lahan pertanian menjadi tempat berdirinya apartemen, perkebunan sawit, dan lain sebagainya.

Indonesia yang luas dan subur, yang kata Koes-Plus “tongkat kayu dan batu jadi tanaman”, ternyata sekarang ini menjadi negara pengimpor terbesar semua kebutuhan pangannya: antara tahun 1998-2001 kita menjadi negara importir beras terbesar di dunia; dan kini setiap tahun kita impor gula 40 persen dari kebutuhan nasional; impor sekitar 25 persen konsumsi nasional daging sapi; impor satu juta ton garam yang merupakan 50 persen dari kebutuhan nasional; dan impor 70 persen kebutuhan susu.

Oleh karena itu, daripada menggaruk gatal karena tumor, maka lebih baik mengoperasi dan mengangkat tumor tersebut. Kebijakan impor beras bukan saja harus ditinjau ulang, tetapi sebaiknya dihentikan. Selanjutnya, pemerintah lebih baik fokus untuk membangun kembali sektor pertanian nasional. Tanah produktif dan non-produktif harus didistribusikan kepada mereka yang benar-benar penggarap, yaitu kaum tani. Disamping itu, pemerintah harus memberikan dukungan modal dan teknologi kepada petani, juga kebutuhan pupuk dan bibit. Dan, tidak kalah pentingnya, pemerintah harus menjamin pasar bagi produksi pangan di dalam negeri, termasuk memikirkan industri pengolahannya.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar